Dana Ratusan Triliun Untuk Kampanye Anti Rokok di Indonesia

Kampanye Anti Rokok serta wacana mengenai naiknya harga rokok di Indonesia tidak sepenuhnya menerima dukungan. Banyak yang setuju, namun banyak juga yang menentang. Hasbullah Thabrany (Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan – FKM-UI) menyarankan agar harga rokok masuk ke dalam tahap ideal yaitu, diatas Rp 50.000/bungkus.

Hampir seluruh negara di dunia telah mencoba menekan peredaran tembakau semenjak dimulainya Aksesi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, temasuk negara penghasil cerutu terbesar di dunia, Kuba.

Namun sayangnya, Indonesia seperti enggan mengikuti jejak 183 negara tersebut. Presiden Jokowi beralasan, penolakan tersebut dilakukan untuk melindungi nasib petani tembakau.

Tapi tetap saja, kampanye antirokok terus berjalan. Bahkan banyak sumbangan dana dari pihak asing yang masuk ke Indonesia. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya bahkan sudah mencapai ratusan triliun rupiah.

Dilansir dari situs tobaccocontrolgrants.org, Bloomberg Initiative (B.I) telah menyalurkan dana hingga Rp 105,308 triliun ke berbagai LSM, Universitas dan kementrian di Indonesia, termasuk Muhammadiyah. Jumlah uang yang diberikan tergantung pada bentuk kampanye yang dilakukan oleh masing-masing lembaga.

Bloomberg Initiative merupakan program anti-tembakau yang didanai langsung oleh Michael Rubens Bloomberg, seorang miliarder dan walikota di New York City dari 2002 sampai 2014. Ia juga bermitra di Salomon Brothers sebelum akhirnya mendirikan perusahaan layanan perangkat lunak di tahun 1981.

Jejak politik Michael Bloomberg sendiri diawali sejak ia menjadi salah satu anggota Partai Demokrat selama beberapa tahun, hingga akhirnya pada tahun 2001 ia pindah ke Partai Republikan. Ketika di partai tersebutlah ia menjadi walikota di New York.

Michael Bloomberg kemudian meninggalkan Partai Republikan dan menjadi calon independen pada 19 juni 2007, hinnga ia sering disebutkan juga sebagai calon independen dalam Pilpres 2008.

Di bawah ini adalah beberapa strategi dan dan dari Michael Bloomberg dalam kampanye anti tembakau dan anti-rokok di Indonesia:

Tidak hanya Indonesia, Bloomberg Initiative menerima permintaan sumbangan dana dari manapun, baik dari negara miskin, maupun negara berkembang.

Ada 10 negara lainnya yang menerima bantuan dana dari B.I, beberapa diantaranya, yaitu: China, Brazil, Meksiko, Vietnam, Rusia hingga Mesir, dimana negara-negara tersebut diyakini memiliki tingkat konsumsi tembakau terbesar di dunia.

Baca Juga: The Nine Unknown Men, Perkumpulan Rahasia Paling Berkuasa di Dunia

Ada kepentingan asing dibalik naiknya harga rokok

Perlu diingat bahwa yang pertama kali menyarankan untuk menaikan harga ideal rokok di Indonesia lebih dari Rp 50.000/bungkus adalah Hasbullah Thabrany. Ia mengatakan hal tersebut perlu diterakan guna menekan jumlah perokok di Indonesia.

Ia juga menambahkan bahwa strategi menaikan harga rokok untuk menurunkan jumlah perokok sudah terbukti efektif di beberapa negara. Selain itu menurutnya, semakin tinggi jumlah perokok di Indonesia, maka semakin tinggi juga beban ekonomi di bidang kesehatan.

Mulai dari pelaku usaha, petani tembakau dan para konsumen resah mengenai naiknya harga rokok ini karena diprediksi akan berimbas kepada mereka.

Anggota Komisi II DPR dari PDIP mengatakan pemerintah tidak boleh munafus. dan harus mengakui industri rokok sangat berperan besar untuk menopang perekonomian Indonesia, dan tentunya ada kemungkinan Industri rokok bisa gulung tikar jika harga rokok dinaikkan secara signifikan.

Kekhawatiran mengenai kepentingan pihak asing dibalik wacana ini juga meresahkan anggota Komisi II DPR karena industri rokok Indonesia sudah cukup mandiri dan kompetitif, sehingga kebijakan ini bisa menjadi alat agar mampu bersaing dengan industri rokok luar negeri.

Selain itu, diduga juga pelarangan menghisap rokok bagi jutaan orang di Indonesia adalah karena ada banyak perusahaan rokok lokal yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh kepentingan asing.

Perusahaan-perusahaan lokal rokok di Indonesia dari sabang sampai merauke jumlahnya bisa puluhan di setiap kabupatennya. Dengan jumlah sebanyak itu, keberadaan mereka dapat memberikan andil besar dari pajak rokok dan cukai tembakau untuk pembangunan di Indonesia.

Mengubah pecandu tembakau di Indonesia menjadi pecandu nikotin

Seperti yang kita tahu, sekarang ini sudah ada sebuah produk berupa sejenis lembaran seperti “koyo” yang berisi zat nikotin. Benda ini digunakan dengan ditempelkan pada lengan atau bagian tubuh lain penggunanya. Produk ini dikenal masyarakat luas dengan nama, Nicotine-Patch.

Nicotine-patch mulai diperkenalkan pada tahun 1984 oleh Jed E. Rose, Murray E. Jarvik, dan K. Daniel Rose. Produk ini sudah memiliki lisensi dan bertujuan untuk mengenalkan dirinya sebagai rokok “modern”.

Jika produk ini diproduksi di Indonesia, maka sudah jelas jutaan masyarakat Indonesia akan menggunakan produk ini, sehingga nicotine-patch menjadi sebuah ladang bisnis yang menjanjikan, dan membuat perusahaan asing dapat mengontrol stok serta harga dari luar sana sepenuhnya.

Melihat hal tersebut, tentunya kita dapat menyadari bahwa ada sebuah rencana tersembunyi untuk mengubah pola perilaku para penghisap tembakau menjadi pecandu nikotin. Padahal nyatanya tidak semua perokok adalah pecandu nikotin, banyak dari mereka yang hanya merokok untuk sekedar menghabiskan waktu senggang, atau untuk penyesuaian kondisi dan situasi.

Tentunya hal tersebut dapat berubah jika para perokok dicekoki secara langsung oleh nikotin dan menjadi kecanduan secara permanen, hanya untuk bisnis multi-triliun yang dikontrol oleh perusahaan-perusahaan besar Bilderberg.

Sikap pemerintah Indonesia  serta dampak kenaikan harga rokok

Penerapan Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau sampai saat ini masih dikaji lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia. Selain kajian lebih lanjut, ada empat arahan yang diberikan oleh presiden Jokowi yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan tembakau.

Sebelum aksesi dilakukan maka pertama-tama diminta seluruh jajaran menteri untuk menekan impor tembakau. Kedua, dinaikannya cukai tembakau impor. Ketiga, menaikkan cukai rokok.
dan yang terakhir adalah mempersempit ruang publik untuk para perokok.

Arahan-arahan ini ditunjukan sebagai upaya mempersiapkan generasi milienial yang lebih sehat, kreatif dan kompetitif.

Tapi kendalanya, arahan tersebut tidak dapat diberlakukan dalam waktu dekat, karena Kemenkeu belum memiliki aturan terbaru mengenai harga jual eceran atau tarif rokok. Dan tentunya pemerintah membutuhkan waktu untuk berkonsultasi dengan DPR.

Aksesi Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau juga berisiko menimbulkan adanya pemutusan hubungan kerja besar-besaran di industri terkait. Kebijakan tersebut dapat membuat industri rokok bangkrut dan tentu saja ribuan tenaga kerja yang mencari nafkah di pabrik tersebut akan kehilangan mata pencahariannya.

Selain itu pemasukan negara juga akan anjlok, pasalnya industri tembakau dan rokok adalah yang paling besar memberikan kontribusi perpajakan hingga 52.7%, dibandingkan dengan BUMN yang hanya 8.5%, Real Estate dan Properti 15.7% maupun Kesehatan dan Farmasi yang hanya 0.9%.

Dan jika harga rokok dinaikan secara drastis, maka celah kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh penjual rokok ilegal yang dapat memberikan harga sangat murah karena tidak membayar cukai. Bayangkan saja, dengan tingkat cukai saat ini saja, perdangangan rokok ilegat bisa mencapai hingga 11.7%, dimana hal ini merugikan negara hingga 9 triliun rupiah.

Itulah mengapa kampanye anti-rokok menjadi kontraproduktif karena bersinggungan dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, peningkatan penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja.

Referensi:

• Merdeka.com, Ratusan miliar dana asing untuk kampanye antirokok di Indonesia.
• Wikipedia.com, Michael Bloomberg.
• Tobaccocontrolgrants.org, About the Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use Grants Program.